New Normal

Mall di DIY Harus Buat Surat Pernyataan, Persiapkan New Normal

Mal di Yogyakarta harus buat surat pernyataan terkait protokol kesehatan menyambut new normal.

Istimewa
Plaza Ambarrukmo melakukan tindakan prefentif untuk cegah covid-19 demi kenyamanan dan keamanan pengunjung. 

TRIBUNTRAVEL.COM – Menyambut new normal, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta OPD untuk mempersiapkan diri.

Hal tersebut dikatakan oleh Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji. Persiapan tersebut misal perluasan kantor, penambahan sekat, fasilitas cuci tangan, dan perlengkapan lain.

“Termasuk OPD punya mitra kerja misal Dinas Pariwisata punya mitra PHRI, ASITA, dan lain-lain. Lalu Disperindag ada mitra HIMKI dan lain-lain. Itu kita minta supaya bisa berembuk bersama menyusun SOP pelayanan,” ujarnya dalam jumpa pers, Kamis (28/5/2020).

Ia menambahkan, untuk pusat perbelanjaan atau mall akan berada dalam naungan Disperindag.

SOP untuk mall, secara umum sama dengan protokol kesehatan yang sudah ada.

Namun disertai dengan surat pernyataan bila terjadi pelanggaran dari penyelenggara.

“Kalau ada pengunjung datang tanpa masker harus ditolak. Kalau diterima orang tanpa masker di dalam, maka sanksi untuk penyelenggaranya. Kalau sampai rapid test dan PCR, tanggung jawab pengelola,” jelasnya.

Mengenai sanksi untuk pengelola mall, Aji menjelaskan bahwa mall membuat surat pernyataan misal apabila melanggar maka toko akan ditutup.

“Tutup sementara kalau yang melanggar tempat wisata, mall, destinasi wisata. Kalau yang melakukan pelanggaran personil (pengunjung) ditolak (masuk), itu sanksi,” paparnya.

Aji melanjutkan, untuk SOP yang telah disusun masing-masing OPD ditargetkan dilaporkan padanya pekan depan.

Setelahnya, SOP akan dipresentasikan di hadapan Sultan.

Sementara itu, Kepala BPBD DIY sekaligus Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Biwara Yuswantana mengatakan, Sultan menetapkan perpanjangan tanggap darurat sembari mengupayakan agar indikator new normal terpenuhi.

"Sesuai dengan masa inkubasi 14 hari maka ditetapkan 30 hari. Sambil mengupayakan indikator pelandaian (kasus baru) terus menerus sampai 2 Minggu," terangnya.

Biwara juga menyampaikan agar setiap OPD melakukan sosialisasi kepada mitra kerjanya terkait kebijakan baru yang akan diberlakukan pada masa new normal.

"Misal PU, proyek akan jalan lagi bagaiamana kontraktor perlu tahu itu. Termasuk hotel dengan PHRI, perpustakaan, museum perlu ada SOP di sana. Itu yang disiapkan sehingga ketika indikator terpenuhi, perangkatnya sudah siap," pungkasnya. (Tribun Jogja/Kurniatul Hidayah)

Ikuti kami di
Editor: Amalia Nurul F
Sumber: Tribun Jogja
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved