Natal dan Tahun Baru

UPT Terminal Giwangan Pantau Tarif Bus Antisipasi Lonjakan Harga Selama Nataru

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Giwangan Yogyakarta akan melakukan pemantauan tarif bus ekonomi selama angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

UPT Terminal Giwangan Pantau Tarif Bus Antisipasi Lonjakan Harga Selama Nataru
Tribun Jogja / Hasan Sakri Ghozali
Petugas melakukan pemeriksaan terhadap bus, di Terminal Giwangan Yogyakarta beberapa waktu lalu. 

TRIBUNTRAVEL.COM - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Giwangan Yogyakarta akan melakukan pemantauan tarif bus ekonomi selama angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Pemantauan akan dilakukan pada 19 Desember 2019 hingga 6 Januari 2020 mendatang.

Pengelola Administrasi Perkantoran Satuan Pelayanan UPT Terminal Giwangan Yogya, Aji Fajar mengatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan pengelola bus tidak melanggar tarif batas bawah dan batas atas yang telah ditetapkan. 

Seperti diketahui, besaran tarif dasar angkutan bus di Jawa Rp119ribu/km, sementara tarif batas bawah adalah Rp95ribu/km, dan tarif batas atas adalah Rp115ribu/km.

"Nanti kita akan lakukan pemantauan tarif bus, tetapi hanya ekonomi saja. Karena ada tarif batas atas dan batas bawah yang perlu ditaati,” kata Aji belum lama ini.

Sementara untuk bus lain seperti Patas dan Eksekutif, lanjut Aji mengikuti mekanisme pasar.

Dalam pemantauan, pihaknya bersama petugas di lapangan akan menggunakan metode sampling.

Dengan metode ini, penumpang akan dicek secara acak untuk mencocokkan tarif batas atas dan batas bawah dengan tarif yang dikenakan oleh pengelola. 

Selama pemantauan dari tahun ke tahun, pihaknya belum menemukan pengelola yang nakal, atau menaikkan tarif secara tidak wajar. 

"Selama pemantauan belum ada temuan, pengelola masih tertib dalam memberikan tarif. Meskipun begitu, kami tetap lakukan pemantauan,"jelasnya.

Jika dalam pemantauan nanti menemukan bus ekonomi yang melanggar tarif, pihaknya akan melaporkan ke pusat (Kementerian Perhubungan RI).

Sanksi jika ada armada yang melanggar aturan akan diberikan langsung dari pusat. 

"Nanti kita laporkan, sanksi dari pusat. Sanksi bisa dilarang beroperasi beberapa hari atau beberapa minggu. Pusat yang menentukan,” pungkas Aji. (Christi Mahatma)

Ikuti kami di
Penulis: Susilo Wahid Nugroho
Editor: Susilo Wahid Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved